Uncategorized

Di kalangan investor properti Bali, istilah “Nominee” (Pinjam Nama) sudah menjadi rahasia umum. WNA memberikan uang kepada warga lokal (Nominee) untuk membeli tanah Hak Milik (SHM), lalu membuat setumpuk perjanjian di notaris untuk “mengikat” tanah tersebut. Kami di PT NEXUS INOVASI MANDIRI perlu menegaskan dengan keras: Struktur Nominee untuk kepemilikan tanah adalah ILEGAL dan BERISIKO […]

Bagi WNA yang sudah merasa Indonesia adalah rumah kedua, memperpanjang KITAS setiap tahun atau dua tahun sekali adalah proses yang melelahkan dan memakan biaya. Puncak dari legalitas izin tinggal adalah KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap). KITAP berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas (seumur hidup, dengan pelaporan tiap 5

Salah satu miskonsepsi terbesar di kalangan ekspatriat di Bali adalah anggapan bahwa pendapatan yang diperoleh dari luar negeri (remote work) bebas pajak di Indonesia. Padahal, Indonesia menganut sistem Worldwide Income untuk subjek pajak dalam negeri. Ketidaktahuan akan aturan perpajakan dapat berakibat fatal, mulai dari denda administrasi hingga pencekalan saat hendak meninggalkan Indonesia. Artikel ini membahas

Pemerintah Indonesia baru saja meluncurkan kebijakan Golden Visa, sebuah skema izin tinggal eksklusif yang dirancang untuk menarik “quality investors” ke tanah air. Berbeda dengan KITAS biasa atau Second Home Visa, Golden Visa menawarkan previlese yang jauh lebih luas, namun dengan syarat finansial yang juga jauh lebih signifikan. Bagi High Net Worth Individuals (HNWI) yang ingin

Pasar properti Bali adalah salah satu yang paling dinamis di Asia Tenggara. ROI (Return on Investment) dari penyewaan vila di Canggu, Uluwatu, atau Pererenan bisa mencapai 10-15 persen per tahun. Namun, kompleksitas Hukum Agraria (Pertanahan) di Indonesia menjadi momok bagi investor asing. Berbeda dengan hukum properti di Barat (Freehold system), Indonesia menganut asas nasionalitas yang

Mendirikan perusahaan di Indonesia, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA), telah mengalami revolusi besar sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja. Sistem perizinan kini terpusat melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA). Meskipun diklaim lebih mudah, sistem ini menuntut presisi tinggi dalam pemilihan klasifikasi bisnis (KBLI) dan pemenuhan syarat modal. Artikel ini adalah panduan teknis langkah demi

Iklim bisnis di Bali yang santai sering kali meninabobokan investor. Banyak kesepakatan bernilai miliaran rupiah hanya didasari oleh jabat tangan, kepercayaan (“Trust me”), atau perjanjian bawah tangan yang tidak dinotarilkan. Padahal, sistem hukum Indonesia sangat formalistis. Ketika sengketa terjadi—baik itu perceraian pasangan campur, pecah kongsi bisnis, atau konflik lahan—hanya dokumen hitam di atas putih yang

Bali bukan sekadar destinasi wisata, melainkan pusat pertemuan bisnis internasional dan gaya hidup digital nomad. Namun, di balik keindahan pantainya, terdapat tembok regulasi imigrasi Indonesia yang ketat dan sering berubah. Bagi Warga Negara Asing (WNA), ketidaktahuan akan detail visa bukan hanya berisiko denda, tetapi juga deportasi dan penangkalan (blacklist) permanen. Sebagai mitra legalitas terpercaya, PT

Bagi Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki visi jangka panjang di Indonesia, mengandalkan Visa Kunjungan adalah strategi yang boros biaya dan waktu. Solusi hukum yang paling tepat adalah KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas). Namun, KITAS bukan sekadar kartu; ia adalah ekosistem perizinan yang melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal