Uncategorized

Dalam perjalanan karir, WNA sering kali mendapatkan tawaran kerja yang lebih baik dari perusahaan lain. Namun, di Indonesia, KITAS itu melekat pada sponsor. Anda tidak bisa bekerja di Perusahaan B menggunakan KITAS dari Perusahaan A. Itu ilegal. Proses perpindahan ini disebut “Mutasi Sponsor” atau “Alih Sponsor”. Prosedurnya tidak bisa langsung ganti nama; ada jeda waktu […]

Kehilangan sertifikat tanah adalah bencana bagi pemilik properti. Tanpa sertifikat asli, Anda tidak bisa menjual, menyewakan, atau mengurus izin bangunan. Namun, jangan panik. BPN (Badan Pertanahan Nasional) memiliki mekanisme penerbitan sertifikat pengganti. Proses ini memang panjang dan ketat untuk mencegah sertifikat ganda (Double Certificate). Berikut alur resminya. BAGIAN 1: LAPORAN KEPOLISIAN Langkah pertama adalah membuat

Indonesia menganut prinsip “First to File” dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Artinya, siapa yang pertama kali mendaftarkan merek, dialah pemilik sahnya. Tidak peduli Anda sudah memakai nama “Bali Sunset Villa” selama 10 tahun, jika besok ada orang lain mendaftarkan nama itu ke Ditjen HKI, Anda bisa digugat dan dipaksa ganti nama. Kasus “Trademark Squatting”

Daya tarik Bali tidak lepas dari budaya adatnya yang kuat. Namun, dalam investasi properti, bersinggungan dengan Tanah Adat memerlukan kehati-hatian ekstra. Tanah Adat tidak tunduk sepenuhnya pada hukum pertanahan nasional (BPN), melainkan pada hukum adat setempat (Awig-Awig). BAGIAN 1: JENIS TANAH ADAT BAGIAN 2: RISIKO SEWA TANAH ADAT Investor asing sering ditawari sewa jangka panjang

Banyak ekspatriat yang meninggalkan Indonesia begitu saja saat kontrak kerja habis atau bisnis tutup, tanpa memproses penutupan KITAS secara resmi. Ini adalah kesalahan fatal. Dalam sistem imigrasi, membiarkan KITAS habis tanpa lapor disebut “Abandonment”. Akibatnya, nama Anda akan tercatat memiliki tunggakan data. Saat Anda ingin kembali ke Indonesia beberapa tahun kemudian, Anda akan ditolak masuk

Statistik perceraian pasangan campur (WNA-WNI) di Bali cukup tinggi. Selain dampak emosional, dampak finansial—terutama terkait aset properti—sering kali menjadi mimpi buruk. Banyak WNA yang terusir dari rumah yang mereka biayai sendiri karena kalah secara hukum akibat struktur kepemilikan yang salah sejak awal. Artikel ini membahas bagaimana pembagian harta gono-gini (Harta Bersama) dilakukan di pengadilan Indonesia

Salah satu syarat mutlak pendirian PT PMA adalah memiliki alamat kantor yang jelas dan berlokasi di zona usaha. Di Bali, opsi Virtual Office (VO) sangat populer karena hemat biaya. Namun, apakah VO aman untuk jangka panjang? Dan kapan Anda wajib pindah ke kantor fisik? BAGIAN 1: LEGALITAS VIRTUAL OFFICE UNTUK PMA Secara umum, PT PMA

Banyak investor asing mendirikan PT PMA di bidang perdagangan (Export-Import) untuk memasukkan produk premium (furnitur, wine, makanan, atau mesin) ke pasar Bali. Namun, pelabuhan Indonesia dikenal memiliki prosedur Bea Cukai (Customs) yang sangat ketat dan birokratis. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) memang memberikan Anda hak akses kepabeanan, tetapi itu baru langkah awal. BAGIAN 1: API-U

Era Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah berakhir. Pemerintah Indonesia kini menerapkan standar baru yang lebih ketat melalui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Bagi investor properti di Bali, memiliki sertifikat tanah saja tidak cukup; bangunan di atasnya harus memiliki “nyawa” legal berupa PBG & SLF. Tanpa dokumen ini, properti Anda tidak bisa

Memulai bisnis itu penuh semangat, namun terkadang kondisi pasar memaksa investor untuk menutup usahanya. Menutup PT PMA (Likuidasi) di Indonesia jauh lebih rumit dan memakan waktu dibandingkan mendirikannya. Banyak investor yang salah langkah dengan hanya meninggalkan perusahaan begitu saja (abandonment). Akibat fatal menelantarkan PT PMA: BAGIAN 1: TAHAPAN LIKUIDASI RESMI Proses penutupan PT PMA memakan