Pendahuluan
Dinamika kebijakan keimigrasian dan ketenagakerjaan di Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Transisi dari pendekatan proteksionis yang kaku menuju rezim yang lebih fleksibel demi menarik investasi asing (Foreign Direct Investment) telah mengubah lanskap perizinan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA). Artikel ini menelaah evolusi regulasi tersebut dan implikasi praktisnya bagi pemohon Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), serta tantangan administratif yang masih tersisa.
1. Era Proteksionisme dan Birokrasi Berlapis (Pra-Omnibus Law)
Sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, rezim perizinan TKA diatur secara ketat di bawah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada masa ini, filosofi utamanya adalah pembatasan ketat untuk melindungi tenaga kerja lokal.
- Proses Ganda: Pemohon diwajibkan mengurus Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) secara terpisah sebelum bisa mengajukan visa ke Imigrasi.
- Implikasi: Birokrasi yang panjang seringkali memakan waktu berbulan-bulan, menciptakan ketidakpastian bisnis dan tingginya biaya kepatuhan (compliance cost).
2. Reformasi Melalui UU Cipta Kerja: Deregulasi dan Integrasi
Titik balik terjadi dengan disahkannya UU Cipta Kerja (kini UU No. 6 Tahun 2023) dan aturan turunannya, seperti PP No. 34 Tahun 2021. Pemerintah memangkas birokrasi dengan menghapus IMTA. Kini, pengesahan RPTKA menjadi satu-satunya dasar bagi Imigrasi untuk menerbitkan Visa Tinggal Terbatas (VITAS) dan KITAS.
- Kemudahan Berusaha: Pergeseran ini ditujukan untuk meningkatkan skor Ease of Doing Business (EODB) Indonesia.
- Digitalisasi: Pengenalan sistem TKA Online (Kemnaker) yang terintegrasi dengan SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) memungkinkan penerbitan visa elektronik (E-Visa), meminimalkan tatap muka dan potensi pungutan liar.
3. Diversifikasi Jenis Izin Tinggal: Golden Visa dan Second Home
Evolusi kebijakan tidak hanya pada penyederhanaan proses, tetapi juga perluasan jenis izin tinggal untuk menarik high quality travelers.
- Golden Visa & Second Home Visa: Kebijakan ini menyasar investor perorangan dan talenta global dengan syarat deposit dana tertentu. Implikasinya, pemohon KITAS kini tidak melulu harus disponsori oleh korporasi, melainkan bisa berbasis investasi personal. Ini membuka peluang bagi digital nomads dan pensiunan kaya untuk tinggal secara legal.
4. Implikasi bagi Pemohon KITAS
Perubahan regulasi di atas membawa dampak ganda bagi pemohon:
A. Sisi Positif: Efisiensi Waktu dan Transparansi Pemohon KITAS kini menikmati Service Level Agreement (SLA) yang lebih jelas. Integrasi data antara Kemnaker dan Imigrasi mempercepat proses konversi dari Visa Kunjungan ke KITAS, atau penerbitan KITAS baru.
B. Sisi Negatif: Kesenjangan Regulasi dan Perlindungan Hak Meskipun proses di hulu (penerbitan) semakin mudah, terdapat residu masalah di hilir (pelayanan publik dan pengawasan), sebagaimana disoroti oleh Ombudsman RI.
- Vakum Legalitas: Terdapat celah krusial bagi WNA yang sedang dalam proses perpanjangan KITAS atau masa transisi visa. Dalam periode ini, mereka sering dianggap “ilegal” secara administratif oleh instansi lain (seperti Dinas Dukcapil atau RSUD), sehingga hak pelayanan publiknya terabaikan.
- Syarat Formil yang Kaku: Seperti kasus yang diangkat Ombudsman, sistem administrasi kependudukan Indonesia masih mendefinisikan “penduduk” secara kaku berbasis kepemilikan KITAS/KITAP fisik. Akibatnya, WNA yang izin tinggalnya sedang diproses atau bermasalah, kehilangan hak untuk mengadu (komplain) atas layanan buruk yang mereka terima.
Kesimpulan
Evolusi kebijakan tenaga kerja asing di Indonesia telah berhasil memangkas birokrasi dan menarik minat investor melalui kemudahan perizinan (RPTKA dan E-Visa). Namun, reformasi ini belum sepenuhnya diikuti oleh harmonisasi kebijakan pelayanan publik di sektor lain. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa kemudahan entry policy (kebijakan masuk) juga diimbangi dengan perlindungan hak-hak dasar WNA selama berada di Indonesia, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak di masa darurat atau masa transisi dokumen, tanpa terganjal syarat administratif yang kaku.